Komentar
PRINGSEWU, (Dinamik.id) – Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan signifikan sepanjang Januari hingga November 2026. Meski demikian, kelompok usia produktif justru menjadi penyumbang kasus terbanyak dibandingkan kelompok usia lainnya.
Hal itu disampaikan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Ns. Rahmadi, S.kep., M.M. saat diwawancarai, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu hingga November 2026, angka kesakitan atau Incidence Rate (IR) DBD tercatat sebesar 37,93 per 100.000 penduduk. Angka tersebut turun lebih dari 75 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 179,88 per 100.000 penduduk.
Rahmadi mengatakan, penurunan tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam upaya pengendalian DBD di wilayah setempat.
Meski angka penyebaran menurun, kelompok usia 15 hingga 44 tahun masih mendominasi kasus DBD sepanjang 2026.
"Dari data yang kami miliki, kasus terbanyak berada pada kelompok usia 15 sampai 44 tahun sebanyak 56 kasus. Kemudian usia 5 sampai 14 tahun sebanyak 35 kasus, usia 1 sampai 4 tahun tujuh kasus, usia di atas 44 tahun empat kasus, dan usia di bawah satu tahun satu kasus," kata Rahmadi.
Ia mengungkapkan, Kecamatan Gadingrejo menjadi wilayah dengan jumlah kasus DBD tertinggi berdasarkan laporan Puskesmas dan rekapitulasi Dinas Kesehatan.
Kendati demikian, hingga November 2026 tidak ditemukan pasien DBD yang meninggal dunia di Kabupaten Pringsewu. Angka kematian atau Case Fatality Rate (CFR) tercatat nol persen.
Rahmadi menjelaskan, meskipun tren kasus mengalami penurunan, pihaknya tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.
Menurutnya, upaya pengendalian tidak hanya mengandalkan imbauan 3M Plus, tetapi juga dilakukan melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J), pemberian larvasida atau abate, serta penyelidikan epidemiologi setiap ditemukan laporan kasus.
"Setiap ditemukan kasus, tim langsung melakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu kurang dari 24 jam. Fogging fokus juga dilakukan apabila hasil penyelidikan memenuhi kriteria," jelasnya.
Selain itu, Dinas Kesehatan memperkuat deteksi dini dengan menyediakan alat pemeriksaan cepat atau Rapid Diagnostic Test (RDT) NS1 maupun RDT Combo di Puskesmas. Pemeriksaan tersebut diharapkan membantu mendeteksi DBD sejak awal munculnya gejala demam.
Rahmadi mengakui, salah satu kendala dalam pengendalian DBD masih berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sebagian warga dinilai masih lebih mengandalkan fogging dibandingkan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara rutin.
"Masih ada masyarakat yang menganggap fogging sebagai solusi utama. Padahal, yang paling penting adalah pemberantasan sarang nyamuk secara konsisten, karena fogging saja tidak cukup untuk memutus rantai penularan," ujarnya.
Ia menambahkan, PSN dipantau secara rutin setiap bulan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tercatat berkisar 80 hingga 94 persen.
Hingga akhir 2026, Dinas Kesehatan menargetkan angka bebas jentik (ABJ) mencapai minimal 95 persen di lingkungan permukiman, sekolah, dan fasilitas umum.
"Kami berharap masyarakat tidak hanya bergerak ketika sudah ditemukan kasus. Pencegahan harus dilakukan secara rutin melalui pemeriksaan tempat penampungan air dan pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan masing-masing," pungkasnya. (Rhn)