Komentar
Samarinda, Penayasa.id – Rencana pemerintah pusat menghapus tenaga guru honorer mulai tahun 2026 menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai belum tepat diterapkan karena kondisi di daerah masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai keberadaan guru honorer selama ini justru menjadi solusi untuk menutupi minimnya jumlah guru di sekolah-sekolah. Ia khawatir penghapusan guru honorer tanpa solusi yang jelas akan memperparah persoalan pendidikan di daerah.
“Kalau saya sih bukan guru honorer yang dihilangkan, tapi menterinya yang diganti,” ujar Anhar saat menanggapi wacana tersebut, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, banyak sekolah di Samarinda masih sangat bergantung pada tenaga honorer untuk menjalankan proses belajar mengajar. Jika kebijakan penghapusan tetap dilakukan, maka sekolah berpotensi mengalami kekurangan tenaga pengajar yang lebih besar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat seharusnya lebih dulu menyiapkan solusi konkret sebelum menghapus status guru honorer. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah memastikan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan tenaga pendidik di daerah.
“Kalau tidak ada anggarannya ya carikan anggarannya,” tegasnya.
Anhar menyebut persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghapus tenaga honorer tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, kebutuhan guru di Samarinda hingga saat ini masih belum ideal, terutama untuk sejumlah sekolah yang kekurangan tenaga pengajar tetap.
Ia juga meminta pemerintah pusat melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi dunia pendidikan di daerah. Sebab, selama ini guru honorer memiliki peran penting dalam menjaga kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
Selain membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, guru honorer juga dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan, khususnya di sekolah yang belum memiliki jumlah guru aparatur sipil negara (ASN) yang memadai.
Anhar mempertanyakan langkah pemerintah apabila penghapusan guru honorer benar-benar diterapkan tanpa adanya penambahan tenaga guru baru. Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan menimbulkan persoalan baru bagi sekolah maupun siswa.
“Kalau hanya menghilangkan, terus kekurangan guru mau diapain? Apa solusinya?” katanya.
Wacana penghapusan guru honorer sendiri menjadi perhatian di berbagai daerah karena dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan. Sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan jumlah guru ASN, sementara kebutuhan tenaga pengajar terus meningkat setiap tahun.
Di Samarinda, keberadaan guru honorer selama ini dianggap membantu menjaga stabilitas proses pendidikan di sekolah. Karena itu, DPRD meminta pemerintah pusat tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum ada solusi yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah.
DPRD Samarinda berharap kebijakan terkait tenaga honorer dapat mempertimbangkan kondisi setiap daerah, terutama wilayah yang masih mengalami kekurangan guru. Dengan begitu, pelayanan pendidikan kepada siswa tetap dapat berjalan optimal tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
Penulis: Himawan