Komentar
Pringsewu – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Pringsewu menggelar aksi orasi dan audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu, Kamis (18/6/2026). Dalam kesempatan itu, massa menyampaikan delapan tuntutan yang menyoroti transparansi pengelolaan anggaran, pembangunan daerah, pelayanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja.
Penasehat GRIB Jaya Pringsewu, Surohman, SH, dalam orasinya menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD berasal dari uang rakyat. Karena itu, kami meminta pemerintah daerah mempublikasikan penggunaan anggaran secara terbuka dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaannya,” tegas Surohman di hadapan peserta aksi.
Selain itu, GRIB Jaya juga meminta Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan DPRD mendukung kebijakan yang mampu menarik investasi serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Berdasarkan dokumen tuntutan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, terdapat delapan poin aspirasi yang disampaikan, yakni evaluasi dan transparansi pengelolaan Labkesda, transparansi pembangunan dan proyek daerah, memastikan pelayanan serta kepesertaan BPJS Kesehatan tidak terputus, evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penguatan pengawasan penggunaan APBD, percepatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa, publikasi data kemiskinan dan pengangguran secara terbuka, serta kebijakan yang mendukung investasi dan pembukaan lapangan kerja.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas menyatakan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau ada pelayanan di RSUD yang kurang baik atau kurang ramah, silakan laporkan kepada kami. Kami terbuka untuk melakukan evaluasi, bahkan bila perlu melakukan pergantian terhadap jajaran yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Riyanto.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga sedang melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari upaya efisiensi dan peningkatan kinerja birokrasi.
Terkait tuntutan mengenai publikasi data kemiskinan dan pengangguran, Riyanto mengatakan pemerintah telah menyampaikan data tersebut melalui forum resmi dan mengklaim angkanya menunjukkan tren penurunan.
“Data kemiskinan dan pengangguran sudah kami sampaikan secara resmi. Yang jelas, tren kemiskinan maupun pengangguran di Pringsewu mengalami penurunan,” katanya.
Di sisi lain, Bupati menyebut salah satu upaya pemerintah menekan angka pengangguran adalah dengan memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke Jepang. Menurutnya, puluhan warga Pringsewu telah diberangkatkan melalui program tersebut dengan dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak sehingga beban biaya peserta dapat diminimalkan.
Audiensi berlangsung dalam suasana kondusif. Melalui penyampaian aspirasi tersebut, GRIB Jaya berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Pringsewu.