Komentar
PRINGSEWU – Sejumlah awak media mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonodadi 2, Kabupaten Pringsewu, Senin (28/9/2026). Kedatangan wartawan tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus menjalankan fungsi jurnalistik dengan memantau secara langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, wartawan tidak diperkenankan memasuki area SPPG oleh Kepala SPPG Wonodadi 2, Rifki.
Saat berada di pintu masuk, Rifki menyampaikan bahwa wartawan yang hendak melakukan kunjungan ke dalam area SPPG harus terlebih dahulu membawa surat dan surat tugas. Ia juga menyebut aktivitas operasional masih berlangsung.
“Kalau media tidak boleh berkunjung harus bersurat, mempunyai surat tugas, dan beralasan masih dalam keadaan kerja,” ujar Rifki.
Sebelum kedatangan, awak media mengaku telah memperkenalkan diri serta menunjukkan identitas pers kepada pihak SPPG.
Kedatangan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengganggu proses produksi maupun aktivitas petugas di dapur. Wartawan hendak bersilaturahmi sekaligus memperoleh informasi dan melihat secara langsung pelaksanaan program MBG yang saat ini menjadi perhatian publik.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan memang perlu memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi, termasuk meminta izin sebelum memasuki area operasional. Di sisi lain, pembatasan akses terhadap media juga semestinya memiliki dasar dan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik.
Terlebih, SPPG merupakan bagian dari pelaksanaan program MBG yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, komunikasi antara pengelola SPPG dan media menjadi penting agar informasi mengenai pelaksanaan program tersebut dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Persoalannya kemudian, apakah kewajiban membawa surat dan surat tugas tersebut merupakan standar operasional prosedur (SOP) resmi yang berlaku bagi seluruh media, atau merupakan kebijakan internal SPPG Wonodadi 2.
Selain itu, perlu diketahui pihak mana yang menetapkan ketentuan tersebut serta bagaimana mekanisme yang harus ditempuh wartawan apabila hendak melakukan peliputan di lingkungan SPPG.
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, awak media masih berupaya meminta klarifikasi kepada Yayasan Insan Mulia Pringsewu selaku pihak yang menaungi SPPG Wonodadi 2 serta pihak Badan Gizi Nasional (BGN) terkait mekanisme akses media ke SPPG.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dasar ketentuan pembatasan akses tersebut.
(Rhn)